pelepasan hak atas tanah. KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS BERUPA AKTA JUAL BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANHAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA TELAH BERAKHIR oleh: BUDI, AXEL PUTRA Terbitan: (2020) ; Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli. pelepasan hak atas tanah

 
 KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS BERUPA AKTA JUAL BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANHAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA TELAH BERAKHIR oleh: BUDI, AXEL PUTRA Terbitan: (2020) ; Perlindungan Hukum Terhadap Pembelipelepasan hak atas tanah  Nama : YESAYA DOWANSIBA Umur : 35 Tahun Pekerjaan : Kepala Suku Alamat : Jl

000,00 + Rp50. Pengertian Hak Atas Tanah Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dala Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, bahwa berdasarkan Hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam pasal 2, yang dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun. a. 02-PLD. 36 Tahun 2005, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. ”. Cara Memperoleh Hak Atas Tanah – Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmen Ag No. KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaannya atas tanah. Penjelasan tersebut. pelepasan hak atas tanah adat untuk menjadi dasar bahwa ada peralihan hak kepemilikan atas tanah adat tersebut. Acquisition of land by a private company can be reached through the release of land rights. Pasal 20 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menjelaskan bahwa hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yang dapat beralih dan dialihkan. Pembebasan/pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya di dasarkan pada musyawarah antara kedua pihak sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Warisan. tapi yang sudah jelas : status tanah SAH, sepanjang sertifikat belum dibatalkan pengadilan atau dicabut BPN. (3)Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar. [4] Pasal 3 ayat (2) Permen Argaria 9/1999. 4) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (terakhir). 27/Gelora di atas tanah negara bebas selama 30 tahun, perpanjangan haknya diberikan juga di atas. 060 Meter Persegi tersebut, oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terjadi atas dasar ganti rugi. 4. There is interest in. = Rp10. Hak atas tanah terdiri dari berbagai macam. Penelantaran sebagai Bentuk Pelepasan Hak atas Tanah | KONSULTAN, TRAINER, ANALIS, PENULIS ILMU PENGETAHUAN ILMIAH HUKUM. Tahapan Serah Terima Aset Bantuan PSU; 2. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat pelepasan hak atas tanah. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Demikianlah surat pernyataan pelepasan hak/hibah tanah ini kami perbuat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat dan waras tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kata Kunci : Pelepasan hak, Tanah, Kepentingan umum Tanah. Sebelum tahun 1975 terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah (“Permendagri 6/1972”) di mana dalam Pasal 2 huruf C dijelaskan sebagai berikut: Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian hak milik atas tanah. 66 adalah sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 32/Kuningan Barat, seluas 7. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu: a. Hal ini dilihat dari pengertian wakaf sebagaimana yang telah diuraikan di awal makalah. x 11,60 M2 (dua puluh meter persegi kali sebelas ---- koma enam puluh. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. [1] Pasal 20 ayat (1) UUPA. Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali No. Oleh karena itu, menurut Arie, dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No. Jangan khawatir, kali ini saya akan bahas surat-surat penting seperti Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dan Surat Kuasa Pelimpahan Hak Milik. Yang bertempat di Aula Kantor Desa Puncak. Hukum mengajukan pelepasan hak atas tanah dan mengajukan permohonan hak atas tanah baru kepada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Bukti setoran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Pelepasan Hak Atas Tanah. Jadi jangan tergiring. Pola penggunaan atau penguasaan hak atas tanah yang sifatnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan pemberian ganti kerugian dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (2),. Selanjutnya pencabutan hak dalam Hukum Tanah Nasional merupakan salah satu cara perolehan tanah, yang pengertiannya adalah pelepasan hubungan. Ada kesedian pemegang hak semula melepaskan hak atas tanahnya Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memeberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. U. b. Surat Kuasa ( apabila penjual atau pembeli diwakili oleh seseorang kuasa ) dan bukti si penerima kuasa. 3 tahun 1997 , dimana disebutkan bahwa Pelepasan Hak atas. 000,00. Peralihan Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk mengalihkan hak kepada pihak lain. Angka 8) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah denganmendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapijuga berbentuk tanah atau fasilitas lain. 000,00. (4) Hibah WasiatApabila cara musyawarah yaitu dengan pemindahan hak atau pelepasan hak atas tanah tidak berhasil maka baru ditempuh dengan Cara Wajib (Compulsory Acquisition of Land) yaitu ditempuh dengan pencabutan hak atas tanah. 2. Suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara karena hak yang ada di atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan subjek. 000,00. Yabansai Distrik. tersebut. Land acquasition was defined as an attempt to obtain land rights instead of compensation for land owner or land dispute activity. Pengaturan mengenai Hak Prioritas dapat ditemukan dalam beberapa peraturan dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, landasan hukum pengadaan tanah diatur dalam: a. Bagi kalian yang sedang mempunyai sebidang tanah dan belum memiliki surat kepemilikan, maka jangan terlalu lama untuk dibiarkan agar tidak terjadinya. Beli Tanah, menerima uang pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran (kuitansi), melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga sehubungan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu. = Rp60. 2) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa. Demikianlah surat pernyataan pelepasan hak/hibah tanah ini kami perbuat dengan (1) Hak Pengelolaan di atas Tanah Negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan Tanah. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK. 3) Status kepegawaian (terakhir). Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2011 tentang PelimpahanOPAC - Universitas Indonesia LibraryHasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol trans sumatera Kecamatan Tegineneng ini melewati 6 desa dengan luas 1. Surat ini biasanya dibuat jika terjadi transaksi jual beli, hibah, atau pemberian tanah secara cuma-cuma. (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih. J. [2] Pasal 33 jo. C. 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Selanjutnya pihak yang menerima pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan tersebut mengajukan permohonan pemberian hak milik kepada Kepala badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. surat pelepasan hak atas tanah adat tersebut disaksikan oleh kepala suku serta kepala kampung bambar menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. pernyataan pelepasan hak kepada negara yang ditandatangani di hadapan Kepala BPN Kabupaten/Kota. Tahun 1960. Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60. Bali Pecatu Graha karena perbuatan pelepasan hak atas tanah harus memperoleh kepastian hukum pelepasan hak atas tanah dan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan semangat dan isi ketentuan, sehingga prinsip sukarela. tanah tersebut tidak dijadikan sebagai agunan untuk urusan utang piutang pihak lain. Septian18091991 Bennedictus. Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum,. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (copy) dari pengembang kepada pemerintah daerah. Judul. Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian sebelum pelepasan tanahnya untuk kepentingan umum. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, tidak. Biaya Akta Pemberian Hak Tanggungan: Rp1,2 juta. Setiap pihak harus saling mendengar, memberi, dan menerima pendapat. 000,-(enam milyar empat ratus juta lima ratus ribu R upiah), jumlah mana telah dibayar oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak pertama dengan uang tunai sebelum. 6 (4) Objek yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:Bahwa tanah yang dilepaskan haknya itu tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai batas maupun luasnya dan pemiliknya tidak dalam gugatan, tidak dalam keadaan sitaan yang berwajib atau proses perkara pengadilan dan tidak digadaikan/dijaminkan kepada pihak lain. Prinsip kehati-hatian ini membuat Presiden mengeluarkan intruksi nomor 9 tahun 1973 pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya. rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA. Surat Edaran Mahkamah Agung No. akta ini adalah salah satu contoh klausul-klausul yang diperlukan untuk perbuatan hukum melepaskan. Disposal of land rights can be done after there is agreement in the deliberations. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) terdapat beberapa jenis hak atas tanah bagi individu, antara lain hak milik, hak guna bangunan (“HGB”), hak guna usaha, dan hak pakai. Ketentuan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus 2. Surat pelepasan hak atas tanah ini berkaitan dengan pemindah tangan kuasa atas kepemilikan sebuah tanah. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut. Perolehan Tanah Melalui Penyerahan atau Pelepasan Hak atas Tanah Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (selanjutnya14. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang berupa uang dari panitia pengadaan tanah yang akan melepaskan hak atas tanah tersebut. Biaya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Rp250 ribu. 3. Jangan lewatkan ya!Untuk pelepasan tanah yang bukan untuk kepen­tingan umum, lanjut Rus­man, pelepasan hak atas tanahnya harus dilakukan di hadapan Kepala Kantor BPN Kota Padang. Pelepasan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya,. 3. lestarinuri28. [1] Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian. 3. [1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan Atas. Magister thesis, Universitas Brawijaya. pengikatan pelepasan hak atas tanah dapat menjadi dasar bagi pemerintah (instansi yang memerlukan tanah) untuk menuntut Pihak yang Berhak apabila ia mengalihkan hak kepemilikan tanahnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemerintah (instansi yang memerlukan tanah). Pemberian hak baru karena : Kelanjutan pelepasan hak; Diluar pelepasan hak. Pada dasarnya setiap. Jika dijumlahkan, total biaya yang harus kamu bayar sekira Rp5 juta. Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan. Prinsip kehati-hatian ini membuat Presiden mengeluarkan intruksi nomor 9 tahun 1973 pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya. hak milik atas satuan rumah susun; f. Eri Irawan Sumanto, SH. Pelimpahan Hak atas Sebidang Tanah berukuran Panjang 180 Meter, Lebar 17 Meter, Luas 3. Apabila pihak kedua tidak mendapat izin dari pelepasan hak atas tanah-----tersebut dan/atau permohonannya untuk memperoleh hak guna bangunan --atau suatu hak lainnya atas tanah itu tidak dapat dikabulkan (ditolak) oleh----instansi termaksud, sehingga pelepasan hak menurut akta ini batal dengan--[Pelepasan Hak Atas Tanah…] | Ni Ketut Vivin Suganda, ddk. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Perpres 36. Bahwa tanah yang dilepaskan haknya itu tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai batas maupun luasnya dan pemiliknya tidak dalam gugatan, tidak dalam keadaan sitaan yang berwajib atau proses perkara pengadilan dan tidak digadaikan/dijaminkan kepada pihak lain. 19. [2] Pasal 21 UUPA. Hak tersebut adalah: Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat. Bali Pecatu Graha karena perbuatan pelepasan hak atas tanah harus memperoleh kepastian hukum pelepasan hak atas tanah dan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan semangat dan isi ketentuan, sehinggaPENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek PPH Pasal 4 Ayat 2. Contoh surat pernyataan pelepasan hak. Biaya BBN: Rp750 ribu. b. 3) Tanah tersebut tidak dijamin dengan cara apapun kepada orang lain atau pihak lain. uAdanya ganti rugi atas pelepasan hubungan. (2010). Permen Agraria/Kepala BPN No. 3) Tanah tersebut tidak dijamin dengan cara apapun kepada orang lain atau pihak lain. Meskipun begitu surat resmi gak harus selalu disusun oleh keluarga, bisa jg disusun oleh individu. Selanjutnya, PP No. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atauPIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA : f1) Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak untuk tanah. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut. Agung Hermansyah. Pengertian Pelepasan Hak. 6. Secara. (3) Dalam hal pelepasan hak atas tanah tidak mengubah luas dan batas-batas atas tanah, tidak perlu dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor. Akan tetapi yang beralih “hak untuk memanfaatkan tanah tersebut” dikarenakan dasar peralihan HPL menjadi HGB bukanlah “perjanjian pelepasan hak”, akan tetapi “perjanjian penggunaan tanah. (Lihat pasal 6 UU. Pemerintah No. 3 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor : 57--Hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu sepuluhUraian di atas menunjukkan bahwa pengalihan tanah hak milik melalui wakaf merupakan pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh waqif dan ahli warisnya untuk tujuan ibadah, sosial keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. , Notaris di Ketapang; Menyatakan. A. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak ataupun di luar pelepasan hak. Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan; d. Hak Atas Tanah. Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi: T = 1‰ x Rp10. 6 5 Ibid. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara; b. "Apabila pemberian HGB No. Pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya dibuat dengan akta Notaris. Home /. 000,00 + Rp50. usahaan swasta tidak dapat memperoleh Kalau sudah tercapai kesepakatan tanah yang berstatus Hak Milik melalui. Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum. Hak Guna Bangunan merupakan salah satu contoh hak atas tanah dari hak primer, disamping Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha, yang mempunyai jangka waktu. Adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari : a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, menurut Pasal 1 angka 6 Perpres 36/2005, adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak. Nama : DAUD ULLO Umur : 48 TAHUN Pekerjaan : Anggota DPR kb. Uti Rachmad; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Utama; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pernyataan tertanggal 25 Juni 2013 yang telah diregister dengan Nomor: 3391/L/2013 oleh Sigit Suseno, S. Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan BUMD ¨ Ijin Mendagri (perolehan tanah sebelum otda) ¨ Persetujuan dari DPRD Propinsi ¨ Persetujuan Gubernur ¨ Berita Acara penghapusan Asset k. Ilustrasi. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2. Lahir Warga Negara Pekerjaan Tempat tinggal::::: Kampung: Desa/Kelurahan : Kecamatan: KTP tanggal/Nomor: 3604314101400636 Dalam Surat Pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri, selaku pemilik, sebidang Tanah Hak Milik. Peralihan (pelepasan) hak atyas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah kota Malang kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara jual beli atau tukar menukar, sebagaimana diatur dalam. Dengan akta jual beli maka hak atas tanah pada saat itu juga beralih kepada pembeli, tapi dalam akta pelepasan hak, hak atas tanah menjadi tanah negara dan penerima. 2009. (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar. gan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk pem-bangunan. Bahwa pelepasan hak atas tanah itu adalah sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tersebut di atas dengan batas-batas yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga seluruhnya berjumlah Rp _____ (_____ Rupiah). 16 . a. 4) Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai status hak apapun juga atas tanah tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat HGB diatas tanah berstatus HPL, maka hak atas tanah HPL pada dasarnya tidak beralih kepada pemegang HGB. Ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through. Syarat-Syarat Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan. Pad hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : Nama : ISMAEL ONGGE Umur : 47 Tahun Pekerjaan : Kepala Suku Alamat : Pokhouw RT. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyerahan secara sukarela inilah yang disebut melepaskan hak, dalam prakteknya istilah sukarela itu tidak murni lagi, sebab ada unsur paksaan. Kata Kunci: Akta, Notaris, Perjanjian, Pelepasan Hak Atas Tanah,. Kemudian akan dibuat berita acara pemberian ganti rugi dan berita acara pelepasan hak. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pelepasan hak untuk kepentingan umum dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. SURAT PERJANJIAN JASA PERANTARA ATAS JUAL BELI TANAH. Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Menunjuk Tim Penilai Harga Tanah. PIHAK PERTAMA diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama PIHAK PERTAMA dengan dibebaskan dari pertanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan. Bahwa ahli waris kami maupun pihak-pihak lain tidak berhak mengganggu.